.............................Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Ditjen Postel dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen Postel untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.................................Pejabat dan Staf Ditjen Postel Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen Postel Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504..........................................
 

Siaran Pers

Siaran Pers No. 120/PIH/KOMINFO/11/2010

05 November 2010

Siaran Pers No. 120/PIH/KOMINFO/11/2010

Seluruh jajaran Kementerian Kominfo merasa bersyukur, bahwasanya berdasarkan pengumuman hasil survey KPK tahun 2010 telah mengalami peningkatan peringkat yang sangat drastis, yaitu dari semula pada peringkat ke 36 (diumumkan pada bulan Desember 2009) menjadi ke peringkat ke 8 (diumumkan pada bulan November 2010). Pengumuman pemeringkatan tersebut terungkap dalam suatu pertemuan di Gedung KPK Jakarta yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua KPK M. Yasin. Pertemuan dalam dua sisi yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh penyelenggara publik yang menjadi objek survei tersebut menyebutkan secara lengkap hasil pemeringkatannya sebagai berikut:

 

Meskipun Kementerian Kominfo mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam 1 tahun terakhir ini yang diindikasikan melalui loncatan kenaikan peringkat berdasarkan hasil survei KPK tersebut, namun Kementerian Kominfo berkomitmen untuk tetap terus meningkatkan diri kualitas pelayanan publiknya, dengan tujuan untuk mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi dan juga untuk semakin banyak memberikan dampak positif bagi publik pada umumnya dan mitra kerja pada khususnya dalam berinteraksi dengan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. Hal ini penting, karena sebagai perbandingan, hasil survei tahun 2009 menunjukkan bahwa Kementerian Kominfo masih berada pada peringkat ke 36:

  1. Lima belas unit layanan yang dengan skor integritas terendah adalah: Pembuatan dan Perpanjangan SIM (POLRI), Jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi (Departemen Perindustrian), Pengadaan Barang dan Jasa BKKBN (BKKBN), Pengadaan Barang dan Jasa Kem.Perumahan Rakyat (Kementerian perumahan Rakyat), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)(POLRI), Pengurusan Paspor Keimigrasian (Departemen Hukum dan HAM), Layanan Pengaduan ke Polisi:curanmor,pencurian,dll (POLRI), Program Pemberian Fasilitas Usaha dalam rangka Pengembangan IKM (Departemen Perindustrian), Rawat Inap (RSCM), Pengadaan Barang dan Jasa Dept. ESDM (Departemen ESDM), Pelayanan Pelaksanaan Ibadah Haji Reguler (Departemen Agama), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Departemen Kelautan dan Perikanan), Pengadaan Barang dan Jasa Depkominfo (Departemen Komunikasi dan Informasi), Layanan Keperdataan (Mahkamah Agung), Sertifikasi Produk/SNI (Departemen Perindustrian) .
  2. Limabelas unit layanan yang dengan skor integritas tertinggi adalah: Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih (Departemen Pertanian), Program Bantuan Sosial (Menko Kesejahteraan Rakyat), rekomendasi Visa Taiwan (BNP2TKI), Pengadaan Barang dan Jasa (Departemen Pertanian), Pengajuan Klaim Asuransi Jaminan Hari Tua (PT.Jamsostek), Akreditasi Perguruan Tinggi (Badan Akreditasi Negara), Penentuan Distributor Gas 3 kg dan aksesorisnya (PT.Pertamina), Evaluasi Produk sebelum Izin Beredar (BPOM), Angkutan Muatan Barang antar Pulau (PT.PELNI), Penetapan BDS Baru dan BDS Lama (Meneg Koperasi dan UKM), Layanan Pembayaran Bantuan Pemerintah-BLT,Jamkesmas,dll (PT.Pos Indonesia), Akreditasi Pendidikan Menengah SMP dan SMA (Badan Akreditasi Negara), Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Kerja (PT.Jamsostek), Jasa OSS Pengurusan Dokumen Usaha (PT.KBN), Layanan Pengujian Keselamatan Kesehatan Kerja/K3 (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
  3. Limabelas instansi dengan skor integritas terendah, yaitu: Departemen Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Perumahan Rakyat, Departemen Komunikasi dan Informatika , Departemen Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Departemen Luar Negeri, Departemen Agama, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Departemen Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Departemen ESDM, Departemen Kehutanan.
  4. Limabelas instansi dengan skor integritas tertinggi, yaitu: Departemen Pertanian, PT.Pos Indonesia, PT.Pertamina, BPOM, PT>Jamsostek, Badan Akreditasi Negara, PT.KBN, PT.Angkasa Pura II, PT.PELNI, Departemen Pendidikan Nasional, Perusahaan Gas Negara, BNP2TKI, Menko Kesejahteraan Rakyat, PT.KAI, PT.Asuransi Jasa Raharja

 

Survei yang diadakan sejak tahun 2007 tersebut diadakan dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, sehingga KPK berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Survei yang berlangsung pada bulan April-Agustus 2010 tersebut dilakukan terhadap 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, 6 instansi vertikal dan 22 pemerintah kota, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 12.616 orang yang terdiri dari 2.763 orang responden di tingkat pusat, 7.730 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 2.123 orang responden di tingkat pemerintah kota. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei dalam satu tahun terakhir. Standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK dalam survei ini sebesar 6,00 dari skala 0 – 10,00. Semakin besar nilai, semakin baik integritasnya.

 

Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, pengalaman integritas (bobot 0,667): merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya dan potensial integritas (bobot 0,333): merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi yang dipersepsikan oleh responden. Indeks Integritas Nasional turun dibandingkan tahun sebelumnya (dari  6,5 di tahun 2009 menjadi 5,42 di tahun 2010). Salah satunya disebabkan oleh menurunnya kualitas pelayanan publik di beberapa unit layanan baik di instansi pusat, instansi vertikal maupun pemerintah kota. Selain itu menurunnya indeks integritas nasional disebabkan pula oleh perluasan sebaran geografis mencakup wilayah Indonesia bagian timur serta perluasan sebaran unit layanan terhadap instansi vertikal di 22 kota besar. Dengan menurunnya Indeks Integritas Nasional maka diperlukan upaya perbaikan layanan publik secara lebih optimal.

 

KPK tetap akan melakukan survei ini secara rutin setiap tahun untuk terus memantau sejauh mana efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check & balance antara penyedia dan pengguna layanan publik. Survei ini sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, instansi vertikal maupun pemerintah kota untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan layanan publiknya. KPK akan terus melakukan pemantauan terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di instansi pusat maupun daerah.

---------------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id , Tel/Fax: 021.3504024).

 

Berita

  • Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Ke Mentawai Untuk Melihat Kondisi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami ...
    Selengkapnya

  • Hasil Inspeksi Mendadak Terhadap Perdagangan Perangkat Telekomunikasi Telefon Genggam di Suatu Se...
    Selengkapnya

  • Pertemuan ”Asia Pacific Telecommunity Policy and Regulatory Forum 2010 ” di Yogya...
    Selengkapnya

  • Pertemuan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Dengan Menteri Le Duan Hop Dari Vietnam   (Ja...
    Selengkapnya

  • Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Komunitas Kreatif di Lombok Utara   (Jakarta, 22...
    Selengkapnya

  • Pembukaan INAICTA 2010 Oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa Di Tengah-Tengah Semakin Meningkatnya...
    Selengkapnya

  •   Puncak Acara INAICTA 2010 Bersama Menteri Kominfo Tifatul Sembiring   (Jakarta, 25 ...
    Selengkapnya

  •   Pengukuhan Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Kepada Cahyana Ahmadjayadi Dari Universitas Padjad...
    Selengkapnya

  •   Tanggapan Kementerian Kominfo Terhadap Berita “Sensor Internet – Ketidakcerdasa...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Bersama ini disampaikan bahwa Tim Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) telah menyusun draft Road...
    Selengkapnya

  • Bersama ini kami sampaikan bahwa pembahasan Revisi Kepdirjen Postel Nomor : 61/DIRJEN/1999 tentan...
    Selengkapnya

 
 

Event

Sejarah Penggunaan Nama Postel