.............................Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Ditjen Postel dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen Postel untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.................................Pejabat dan Staf Ditjen Postel Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen Postel Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504..........................................
 

Bidang Frekuensi - Biaya Hak Penggunaan (BHP)

 

KOMPONEN PERIZINAN

 

Pengenaan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi radio oleh Pemerintah Pusat (c.q. Ditjen Postel) terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pengguna didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

 

 

Setiap pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP spektrum frekuensi radio yang dibayar di muka untuk masa penggunaan satu tahun. Seluruh penerimaan BHP frekuensi radio tersebut disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

KOMPONEN TARIF BHP SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

 

Perhitungan besaran BHP frekuensi radio digunakan berdasarkan formula yang ditetapkan pada PP No.14 tahun 2000, yaitu:

 

BHP Frekuensi Radio (Rupiah)

= ((Ib x HDLP x b) + (Ip x HDDP x p))/ 2

 

Di mana :

 

  • HDDP adalah Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)
  • HDLP adalah Harga Dasar Lebar Pita frekuensi radio (HDLP)
  • p adalah daya pancar keluaran antenna EIRP (dalam dBmWatt)
  • b adalah lebar pita frekuensi yang diduduki (bandwidth occupied) dalam kHz
  • Ib adalah indeks biaya pendudukan lebar pita
  • Ip adalah indeks biaya daya pancar

 

Besarnya HDDP dan HDLP ditentukan berdasarkan pengelompokkan pita frekuensi dan zone lokasi pemancar yang ditetapkan pada PP No.14 tahun 2000 tersebut. Pembagian pita frekuensi dilakukan berdasarkan Radio Regulation-ITU sebagai berikut:

 

 

No.

Band Frekuensi

MHz

1

VLF

0,009

-

0,030

2

LF

0,03

-

0,30

3

MF

0,3

-

3,0

4

HF

3

-

30

5

VHF

30

-

300

6

UHF

300

-

3.000

7

SHF

3.000

-

30.000

8

EHF

30.000

-

275.000

 

Tabel berikut ini merupakan besaran HDDP (Harga Dasar Daya Pancar) dengan satuan Rupiah

 

 

No

Band Frekuensi

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

1

VLF

191.629

153.303

114.977

76.652

38.326

2

LF

142.844

114.275

85.707

57.138

28.569

3

MF

140.403

112.322

84.242

56.161

28.081

4

HF

135.353

108.282

81.212

54.141

27.071

5

VHF

119.665

95.732

71.799

47.866

23.933

6

UHF

109.481

87.585

65.688

43.792

21.896

7

SHF

89.364

71.491

53.618

35.745

17.873

8

EHF

54.188

43.350

32.513

21.675

10.838

 

Tabel berikut ini merupakan besaran HDLP (Harga Dasar Lebar Pita Frekuensi) dengan satuan Rupiah

 

 

No

Band Frekuensi

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

1

VLF

20.961

16.769

12.576

8.384

4.192

2

LF

15.715

12.572

9.429

6.286

3.143

3

MF

15.249

12.199

9.149

6.099

3.050

4

HF

14.581

11.665

8.749

5.832

2.916

5

VHF

12.888

10.310

7.733

5.155

2.578

6

UHF

11.772

9.418

7.063

4.709

2.354

7

SHF

9.681

7.745

5.809

3.873

1.936

8

EHF

6.101

4.881

3.661

2.440

1.220

 

Penentuan besaran indeks biaya pendudukan lebar pita (Ib), indeks biaya daya pancar (Ip) ditentukan berdasarkan jenis servis komunikasi radio dan zone lokasi berdasarkan wilayah Kabupaten/Kotamadya.
Besarnya Ib, Ip dan pengelompokkan zone ditentukan dalam Lampiran I Kepmen Perhubungan No.40 Tahun 2000. Secara berkala setiap 2 (dua tahun) sekali, nilai Ib dan Ip akan ditinjau dengan memperhatikan komponen-komponen pelayanan komunikasi radio yang baru, perkembangan wilayah Kabupaten/Kotamadya serta pertumbuhan ekonomi.
Untuk servis komunikasi radio yang tidak tercantum dalam Keputusan tersebut, untuk penetapan parameter Ib dan Ip mengambil asumsi jenis pelayanan yang sejenis.

 

JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI

Ib

Ip

Jaringan Terrestrial (backbone)

Base/Repeater stasiun

0,060

0,290

Jaringan Satelit

Satelit (Space Segment)

0,143

0,000

Stasiun Bumi Tetap

0,040

0,180

Stasiun Bumi Portable

0,040

0,180

Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel (FWA CDMA) dengan Mobilitas Terbatas

Base + out stasiun

1,510

0,392

Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel (FWA CDMA) yang menggunakan Terminal Tetap (Fixed Terminal)

Base + out stasiun

0,070

0,490

Jasa Selular FDMA (AMPS, NMT)

Base + out stasiun

8,210

0,630

Jasa Selular TDMA (GSM,DCS & PCS)

Base + out stasiun

6,344

3,031

Jasa Selular DS-CDMA (IS95)

Base + out stasiun

3,060

10,539

Jasa Wireless Local Loop FDMA

Base + remote/out stasiun

1,360

0,110

Jasa Wireless Local Loop TDMA

Base + remote/out stasiun

0,230

0,490

Jasa Wireless Local Loop DS-CDMA

Base + remote/out stasiun

0,070

0,490

Jasa Wireless Data (primer)

Base + remote/out stasiun

0,410

0,910

Jasa Wireless Data (secunder)

Base + remote/out stasiun

0,020

0,060

Jasa Wireless Data (untuk penggunaan pita frekuensi 2400-2483,5 MHz)

Base + remote/out stasiun

0,000

0,000

Jasa Telepoint (CT2 & CT2+)

Base + out stasiun

0,001

0,018

Jasa Radio Trunking

Base + out stasiun

14,870

0,580

Jasa Radio Paging

Base/Repeater + out stasiun

24,240

0,790

Jasa VSAT

Hub + remote stasiun

0,080

2,520

Telsus Keperluan Sendiri (< 1 GHz)

Base stasiun

2,720

0,130

Repeater stasiun

11,890

0,650

Portable Unit / Mobile Unit / Handy Talky

0,390

0,020

Telsus Keperluan Sendiri ( >= 1 GHz)

Base/Repeater stasiun

0,060

0,290

Telsus Radio Trunking

Base + out stasiun

33,980

1,330

Telsus Radio Paging

Base + out stasiun

3,640

0,150

Telsus Radio Taxi

Base + out stasiun

32,280

1,930

Telsus Riset dan Eksperimen

Satelit (space segment)

0,110

0,000

Stasiun Bumi

0,020

0,050

Base/Repeater stasiun

0,030

0,110

Portable / Mobile Unit / Handy talky

0,230

0,020

Telsus Penerbangan (auronautical band)

Stasiun ground to air

0,000

0,000

Stasiun pesawat udara (Portable Unit)

0,000

0,000

Stasiun pesawar udara ( Handy Talky)

0,000

0,000

Telsus Maritim (maritime band)

Stasiun radio pantai

0,000

0,000

Stasiun kapal (Portable Unit)

0,000

0,000

Stasiun kapal (Handy Talky)

0,000

0,000

Telsus Penyiaran Terresterial

Radio siaran AM

10,930

0,240

Radio siaran FM

0,840

0,490

Televisi siaran tak berbayar

0,640

8,430

Telsus Penyiaran Satelit

Televisi siaran berlangganan

0,143

0,000

Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus

Stasiun Amatir

0,000

0,000

Stasiun Citizen Band

0,000

0,000

Stasiun Radio Navigasi

0,000

0,000

Stasiun Radio Astronomi

0,000

0,000

Stasiun Radio Meteorologi

0,000

0,000

Telekomunikasi khusus untuk keperluan Hankamneg dan perwakilan negara asing (asas timbal balik)

 

0,000

0,000

 


Dari tabel Ib dan Ip di atas, diketahui bahwa untuk beberapa servis komunikasi radio tidak dikenakan BHP frekuensi radio, yaitu:

 

  • Keperluan pertahanan dan keamanan
  • Keperluan perwakilan diplomatik negara asing dengan memperhatikan asas resiprokal (timbal balik)
  • Telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan seperti Radio Amatir, Citizen Band
  • Telekomunikasi khusus untuk dinas khusus, seperti untuk keperluan navigasi, astronomi dan meteorologi.
  • Penggunaan pita frekuensi maritim untuk keperluan komunikasi radio keselamatan pelayaran, seperti stasiun radio pantai dan stasiun kapal laut, GMDSS maupun non-GMDSS.
  • Penggunaan pita frekuensi penerbangan untuk keperluan komunikasi radio navigasi dan keselamatan penerbangan, seperti stasiun ground to air, radar, maupun stasiun radio di pesawat udara.

 

Pengelompokan zone ditentukan berdasarkan lokasi wilayah Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Pengelompokan ini didasarkan pada potensi ekonomi, pendapatan asli daerah, serta jumlah penduduk.
Untuk Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Kepmenhub tersebut ditentukan, penentuan zona diasumsikan mengikuti wilayah administratif Kabupaten/Kota yang lama.


Untuk BHP frekuensi radio jaringan satelit ruas angkasa (space segment), karena cakupannya dapat menjangkau seluruh Indonesia, maka zone yang digunakan adalah zone-3 (zone rata-rata).
Untuk BHP frekuensi radio bagi sistem komunikasi yang pada tabel di atas disebutkan dengan outstationnya, seperti base station + out station, base station/repeater + out station, hub + out station, mengandung arti bahwa yang dihitung hanya base, repeater atau hub station-nya saja tanpa mempertimbangkan jumlah remote station/ out station yang terhubung pada base, repeater atau hub station tersebut.

 

Berita

  • Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Ke Mentawai Untuk Melihat Kondisi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami ...
    Selengkapnya

  • Hasil Inspeksi Mendadak Terhadap Perdagangan Perangkat Telekomunikasi Telefon Genggam di Suatu Se...
    Selengkapnya

  • Pertemuan ”Asia Pacific Telecommunity Policy and Regulatory Forum 2010 ” di Yogya...
    Selengkapnya

  • Pertemuan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Dengan Menteri Le Duan Hop Dari Vietnam   (Ja...
    Selengkapnya

  • Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Komunitas Kreatif di Lombok Utara   (Jakarta, 22...
    Selengkapnya

  • Pembukaan INAICTA 2010 Oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa Di Tengah-Tengah Semakin Meningkatnya...
    Selengkapnya

  •   Puncak Acara INAICTA 2010 Bersama Menteri Kominfo Tifatul Sembiring   (Jakarta, 25 ...
    Selengkapnya

  •   Pengukuhan Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Kepada Cahyana Ahmadjayadi Dari Universitas Padjad...
    Selengkapnya

  •   Tanggapan Kementerian Kominfo Terhadap Berita “Sensor Internet – Ketidakcerdasa...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Bersama ini disampaikan bahwa Tim Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) telah menyusun draft Road...
    Selengkapnya

  • Bersama ini kami sampaikan bahwa pembahasan Revisi Kepdirjen Postel Nomor : 61/DIRJEN/1999 tentan...
    Selengkapnya

 
 

Event

Sejarah Penggunaan Nama Postel