.............................Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Ditjen Postel dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen Postel untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.................................Pejabat dan Staf Ditjen Postel Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen Postel Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504..........................................
 

REGULASI STANDARISASI

 

Standardisasi sebagai suatu unsur penunjang pembangunan mempunyai peran penting dalam usaha optimasi
pendayagunaan sumber daya dan seluruh kegiatan pembangunan. Perangkat standardisasi termasuk juga perangkat
pembinaan dan pengawasan sangat berperan dalam peningkatan perdagangan dalam negeri dan internasional,
pengembangan industri nasional, serta perlindungan terhadap pemakai (operator maupun masyarakat)

Tujuan akhir kegiatan standardisasi adalah terwujudnya jaminan mutu. Dengan demikian standardisasi dapat digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada umum.

Standardisasi juga digunakan oleh Pemerintah untuk menunjang tercapainya tujuan-tujuan strategis antara lain peningkatan ekspor, peningkatan daya saing produk dalam negeri terhadap barang-barang impor, dan peningkatan efisiensi nasional.

Sistem Standardisasi Nasional (SSN) merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan setiap kegiatan standardisasi di Indonesia yang harus diacu oleh semua instansi teknis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standardisasi Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional, juga dilakukan pengembangan dan penerapan Sistem Standardisasi Nasional, juga dilakukan pengembangan dan penerapan standardisasi di bidang pos dan telekomunikasi.

Kegiatan standardisasi di bidang pos dan telekomunikasi sepenuhnya ditangani oleh instansi teknis, dalam hal ini adalah DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi melalui rujukan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 tahun 1998 tentang Uraian Tugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan standardisasi ini dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi.

Subsistem-subsistem atau kegiatan-kegiatan yang saling terkait satu sama lain dalam Sistem Standardisasi Nasional terdiri dari perumusan standardisasi, penerapan standardisasi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama dan informasi standardisasi, metrologi dan akreditasi.

Tujuan dari kegiatan standardisasi pos dan telekomunikasi adalah :

 

  • Pengamanan terhadap jaringan pos dan telekomunikasi, yang merupakan aset nasional.
  • Menjamin interoperabilitas dan interkonektivitas berbagai perangkat dalam jaringan pos dan telekomunikasi.
  • Memberi kesempatan munculnya industri manufaktur nasional.
  • Memberi perlindungan terhadap para pengguna jasa (operator dan masyarakat) pos dan telekomunikasi.
  • Mengendalikan mutu perangkat.
  • Memberi kesempatan produk nasional bersaing di pasar global.

 

 

PERUMUSAN DIREKTORAT STANDARDISASI POS & TELEKOMUNIKASI
 

Perumusan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi meliputi :

 

  • Persyaratan Teknis.
  • Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI)
  • Daya Laku Bersifat Sektoral
  • Instansi Teknis Yang Memprakarsai RSNI Membantu BSN Dalam Perumusan Rancangan Dimaksud.
  • Daya Laku Bersifat Nasional

 

Persyaratan Teknis :
 

Merupakan persyaratan-persyaratan teknis perangkat yang mengacu pada standardisasi Internasional (MIS.ITU, IEC/ISO, ETSI, dll).
 

Rancangan SNI :


Merupakan rancangan yang disusun bersama instansi terkait yang berkepentingan sampai tercapainya kosensus.

 

Daftar Persyaratan Teknis Perangkat SNI/KEPDIR Alat / Perangkat Postel 

 

 

NO.

JUDUL PERSYARATAN TEKNIS/STANDARDISASI

NOMOR KODE

1

Kabel Serat Optik SLMT untuk Aplikasi di Udara

70/DIRJEN/99

2

Pesawat Telepon Umum Kartu Smart

57/DIRJEN/99

3

Digital Loop Carrier

58/DIRJEN/99

4

Pencatat Data Pembicaraan Telepon (PDPT)

59/DIRJEN/99

5

Perangkat Jarlokar CDMA (1895)

60/DIRJEN/99

6

Pesawat Sistem Telepon Kunci (KTS)

61/DIRJEN/99

7

PABX/ISDN

65/DIRJEN/99

8

Perangkat Sistem PABX/STLO

004/DIRJEN/99

9

Pesawat Telepon Umum Multi Koin

005/DIRJEN/99

10

Pesawat Telepon Analog

006/DIRJEN/99

11

Pesawat Reetifier

179/DIRJEN/98

12

Perangkat Pesawat Telepon Seluler NMT 450

180/DIRJEN/98

13

Perangkat Pesawat Telepon Seluler GSM

181/DIRJEN/98

4

Perangkat Pesawat Telepon Seluler AMPS

182/DIRJEN/98

15

Akses Radio

44/DIRJEN/98

16

STBS CDMA

47/DIRJEN/98

17

Wireless LAN

58/DIRJEN/98

     

 

Berita

  • Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Ke Mentawai Untuk Melihat Kondisi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami ...
    Selengkapnya

  • Hasil Inspeksi Mendadak Terhadap Perdagangan Perangkat Telekomunikasi Telefon Genggam di Suatu Se...
    Selengkapnya

  • Pertemuan ”Asia Pacific Telecommunity Policy and Regulatory Forum 2010 ” di Yogya...
    Selengkapnya

  • Pertemuan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Dengan Menteri Le Duan Hop Dari Vietnam   (Ja...
    Selengkapnya

  • Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Komunitas Kreatif di Lombok Utara   (Jakarta, 22...
    Selengkapnya

  • Pembukaan INAICTA 2010 Oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa Di Tengah-Tengah Semakin Meningkatnya...
    Selengkapnya

  •   Puncak Acara INAICTA 2010 Bersama Menteri Kominfo Tifatul Sembiring   (Jakarta, 25 ...
    Selengkapnya

  •   Pengukuhan Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Kepada Cahyana Ahmadjayadi Dari Universitas Padjad...
    Selengkapnya

  •   Tanggapan Kementerian Kominfo Terhadap Berita “Sensor Internet – Ketidakcerdasa...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Bersama ini disampaikan bahwa Tim Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) telah menyusun draft Road...
    Selengkapnya

  • Bersama ini kami sampaikan bahwa pembahasan Revisi Kepdirjen Postel Nomor : 61/DIRJEN/1999 tentan...
    Selengkapnya

 
 

Event

Sejarah Penggunaan Nama Postel