.............................Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Ditjen Postel dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen Postel untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.................................Pejabat dan Staf Ditjen Postel Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen Postel Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504..........................................
 

REGULASI TELEKOMUNIKASI - Keputusan Menteri

 
JudulDeskripsiTanggalDownload
Permenkominfo Nomor 26/Per/M.Kominfo/07/2008 Tentang  Perubahan Atas Permenkominfo Nomor 05/Per/M.Kominfo/02/2007 Ttg Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Pnbp Dari Kontribusi Kpu/Uso Telekomunikasi15 July 2008Link
Km 72 Tahun 1999 Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia17 September 1999Link
Km 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Lampiran Km. 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 Pembangunan Telekomunikasi Nasional11 March 2004Link
Km 29 Tahun 2004 Tenteng Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi11 March 2004Link
Km 30 Tahun 2004 Tenteng Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi11 March 2004Link
Km 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik11 March 2004Link
Km 32 Tahun 2004 Tentang Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi11 March 2004Link
Km 33 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Kompetisi Yang Sehat Dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap Dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar11 March 2004Link
Km 34 Tahun 2004 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal11 March 2004Link
Km 35 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas11 March 2004Link
( 1 - 10 dari 86 Peraturan )    First | Prev | Next | Last
 

Berita

  • Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Ke Mentawai Untuk Melihat Kondisi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami ...
    Selengkapnya

  • Hasil Inspeksi Mendadak Terhadap Perdagangan Perangkat Telekomunikasi Telefon Genggam di Suatu Se...
    Selengkapnya

  • Pertemuan ”Asia Pacific Telecommunity Policy and Regulatory Forum 2010 ” di Yogya...
    Selengkapnya

  • Pertemuan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Dengan Menteri Le Duan Hop Dari Vietnam   (Ja...
    Selengkapnya

  • Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Komunitas Kreatif di Lombok Utara   (Jakarta, 22...
    Selengkapnya

  • Pembukaan INAICTA 2010 Oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa Di Tengah-Tengah Semakin Meningkatnya...
    Selengkapnya

  •   Puncak Acara INAICTA 2010 Bersama Menteri Kominfo Tifatul Sembiring   (Jakarta, 25 ...
    Selengkapnya

  •   Pengukuhan Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Kepada Cahyana Ahmadjayadi Dari Universitas Padjad...
    Selengkapnya

  •   Tanggapan Kementerian Kominfo Terhadap Berita “Sensor Internet – Ketidakcerdasa...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Bersama ini disampaikan bahwa Tim Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) telah menyusun draft Road...
    Selengkapnya

  • Bersama ini kami sampaikan bahwa pembahasan Revisi Kepdirjen Postel Nomor : 61/DIRJEN/1999 tentan...
    Selengkapnya

 
 

Event

Sejarah Penggunaan Nama Postel