.............................Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Ditjen Postel dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen Postel untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.................................Pejabat dan Staf Ditjen Postel Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen Postel Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504..........................................
 

REGULASI STANDARISASI - Keputusan Menteri

 
JudulDeskripsiTanggalDownload
KEPMENHUB Nomor KM. 42 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat TelekomunikasiI19 May 2000Link
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi28 January 2005Link
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 349 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Badan Penetap (Designating Authority / DA) dalam rangka Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi29 December 2003Link
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 TAHUN 2001 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi16 January 2001Link
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Saling Pengakuan Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi30 December 2003Link
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah SUB Bidang Pos dan Telekomunikasi27 April 2009Link
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 29 /PER/M.KOMINFO/09/2008 Tentang Setifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi05 September 2008Link
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 44 /PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window Di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika19 October 2009Link
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Tata Cara Penilaian  Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Komunikasi16 October 2009Link
Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 44/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik dalam Kerangka  Indonesia National Single Window di Lingkungan DEPKOMINFO19 October 2009Link
( 1 - 10 dari 21 Peraturan )    First | Prev | Next | Last
 

Berita

  • Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Ke Mentawai Untuk Melihat Kondisi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami ...
    Selengkapnya

  • Hasil Inspeksi Mendadak Terhadap Perdagangan Perangkat Telekomunikasi Telefon Genggam di Suatu Se...
    Selengkapnya

  • Pertemuan ”Asia Pacific Telecommunity Policy and Regulatory Forum 2010 ” di Yogya...
    Selengkapnya

  • Pertemuan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Dengan Menteri Le Duan Hop Dari Vietnam   (Ja...
    Selengkapnya

  • Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Komunitas Kreatif di Lombok Utara   (Jakarta, 22...
    Selengkapnya

  • Pembukaan INAICTA 2010 Oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa Di Tengah-Tengah Semakin Meningkatnya...
    Selengkapnya

  •   Puncak Acara INAICTA 2010 Bersama Menteri Kominfo Tifatul Sembiring   (Jakarta, 25 ...
    Selengkapnya

  •   Pengukuhan Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Kepada Cahyana Ahmadjayadi Dari Universitas Padjad...
    Selengkapnya

  •   Tanggapan Kementerian Kominfo Terhadap Berita “Sensor Internet – Ketidakcerdasa...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Bersama ini disampaikan bahwa Tim Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) telah menyusun draft Road...
    Selengkapnya

  • Bersama ini kami sampaikan bahwa pembahasan Revisi Kepdirjen Postel Nomor : 61/DIRJEN/1999 tentan...
    Selengkapnya

 
 

Event

Sejarah Penggunaan Nama Postel