.............................Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Ditjen Postel dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen Postel untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.................................Pejabat dan Staf Ditjen Postel Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen Postel Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504..........................................
 

Bidang Telekomunikasi

SELEKSI

 

  • Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memerlukan alokasi spektrum frekuensi tertentu dan atau memerlukan kode akses jaringan (Jartap Lokal, SLJJ, SLI dan Jaringan Bergerak Seluler)
  • Jumlah Penyelenggara dibatasi v Dirjen Postel membentuk Tim seleksi
  • Izin Prinsip diterbitkan kepada pemenang seleksi
  • Izin Prinsip berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama-lamanya sampai dengan 1 (satu) tahun
  • Izin Penyelenggaraan diterbitkan setelah sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemilik izin prinsip dinyatakan laik operasi
  • Izin penyelenggaraan tidak berbatas waktu berlaku, tetapi setiap 5 (lima) tahun [dalam Modern Licensing yang baru 1 (satu) tahun] dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban pemilik izin.
  • Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan untuk jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa teleponi dasar diterbitkan oleh Menteri.
  • Memasukkan Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen).
  • Memasukkan klausul denda terhadap keterlambatan pembangunan (KEPPRES No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa) serta denda terhadap keterlambatan PNBP (UU No. 20/1997 tentang PNBP).

 

EVALUASI

 

  • Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tidak memerlukan alokasi spektrum frekuensi tertentu dan atau memerlukan kode akses jaringan (Jaringan Tetap Tertutup, Jaringan Bergerak Satelit, dan Jaringan Bergerak Terestrial).
  • Untuk peyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar.
  • Untuk peyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi dan Jasa Multimedia.
  • Untuk peyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
  • Dirjen Postel membentuk tim evaluasi.
  • Izin Prinsip diterbitkan kepada pemohon yang memenuhi syarat.
  • Izin Prinsip berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama-lamanya sampai dengan 6 (enam) bulan.
  • Izin Penyelenggaraan diterbitkan setelah sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemilik izin prinsip dinyatakan laik operasi.
  • Izin penyelenggaraan tidak berbatas waktu berlaku, tetapi setiap 5 (lima) tahun [dalam Modern Licensing yang baru 1 (satu) tahun] dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban pemilik izin.
  • Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan untuk jenis penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, jasa multimedia dan telekomunikasi khusus diterbitkan oleh Dirjen Postel.
  • Memasukkan Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen).
  • Memasukkan klausul denda terhadap keterlambatan pembangunan (KEPPRES No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa) serta denda terhadap keterlambatan PNBP (UU No. 20/1997 tentang PNBP).

 

Berita

  • Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Ke Mentawai Untuk Melihat Kondisi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami ...
    Selengkapnya

  • Hasil Inspeksi Mendadak Terhadap Perdagangan Perangkat Telekomunikasi Telefon Genggam di Suatu Se...
    Selengkapnya

  • Pertemuan ”Asia Pacific Telecommunity Policy and Regulatory Forum 2010 ” di Yogya...
    Selengkapnya

  • Pertemuan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Dengan Menteri Le Duan Hop Dari Vietnam   (Ja...
    Selengkapnya

  • Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Komunitas Kreatif di Lombok Utara   (Jakarta, 22...
    Selengkapnya

  • Pembukaan INAICTA 2010 Oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa Di Tengah-Tengah Semakin Meningkatnya...
    Selengkapnya

  •   Puncak Acara INAICTA 2010 Bersama Menteri Kominfo Tifatul Sembiring   (Jakarta, 25 ...
    Selengkapnya

  •   Pengukuhan Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Kepada Cahyana Ahmadjayadi Dari Universitas Padjad...
    Selengkapnya

  •   Tanggapan Kementerian Kominfo Terhadap Berita “Sensor Internet – Ketidakcerdasa...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Selaku Kuasa Pe...
    Selengkapnya

  • Bersama ini disampaikan bahwa Tim Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) telah menyusun draft Road...
    Selengkapnya

  • Bersama ini kami sampaikan bahwa pembahasan Revisi Kepdirjen Postel Nomor : 61/DIRJEN/1999 tentan...
    Selengkapnya

 
 

Event

Sejarah Penggunaan Nama Postel